Buku Why Nations Fail dari Daron Acemoglu bisa menjadi bacaan menarik di tengah maraknya isu tentang kegagalan demokrasi membawa kemakmuran dan kecenderungan beberapa negara untuk kembali menjalankan sistem otoritarian. Di buku ini, Acemoglu mengisahkan tonggak keberhasilan negara-negara Barat menjadi bangsa yang makmur. Dimulai dari revolusi dalam sistem Monarki Inggris yang kemudian berujung dengan Revolusi Industri. Dari situlah jalan tol menuju kemajuan dan kemakmuran negeri-negeri Barat itu berawal.
Alkisah, setelah wabah penyakit di abad ke 15, separuh warga Eropa meninggal, negeri-negeri mengalami resesi. Petani buruh langka, sehingga mereka menuntut kenaikan upah. Kondisi ini juga terjadi di tiga negeri yang kelak banyak memiliki koloni-koloni di dunia, Inggris, Spanyol dan Portugis.
Kemudian terjadi titik balik. Spanyol dan Portugis lebih dulu berkelana, membentuk koloni di Amerika Selatan. Imperialisme ini mendatangkan kemakmuran luar biasa bagi kedua negara itu. Akibatnya, krisis dalam negeri teratasi. Sebaliknya monarki Inggris mengalami kesulitan keuangan. Negara, dalam hal ini Monarki, mencoba memimpin negara dengan tangan besi, juga menaikkan pajak dan memperbanyak jenis pungutan bagi rakyat. Ujung-ujungnya terjadi banyak kerusuhan dan pemogokan… sesuatu yang terpaksa memaksa monarki lebih lunak. Menyetujui permintaan-permintaan rakyat terutama dalam hal upah buruh, dan pengelolaan tanah. Monarki juga mempersiapkan cikal bakal parlemen, untuk memastikan aspirasi rakyat bisa didengar.
Inilah cikal bakal kebijakan inklusif. Kebijakan yang fokus pada kebutuhan masyarakat. Berdampak besar bagi masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Kiatnya adalah kepastian hukum dan adanya insentif untuk segala sesuatu. Insentif ini memberi semangat setiap individu untuk bekerja dan berinovasi. Puncak dari lahirnya kebijakan inklusif ini adalah lahirnya Revolusi Industri yang kemudian membawa pertumbuhan ekonomi yang progresif.
Sejak itu Inggris, dan juga negara-negara Eropa lain yang ikut menerapkan kebijakan-kebijakan inklusif, melesat menjadi negara makmur. Spanyol dan Portugis sendiri, pada akhirnya tersalib dan tertinggal jauh. Kedua negara itu terus berkutat dengan masalah-masalah seperti korupsi dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil. Ribut dari satu rezim otoriter ke rezim otoriter yang lain.
Kebijakan inklusif ini, menurut Acemoglu, jarang sekali terjadi pada negara-negara otoritarian. Sebaliknya, negara-negara demokratis, cenderung untuk memberlakukan kebijakan inklusif. Adanya perwakilan rakyat untuk checks dan balances. Maka negara otoritarian, menurut Acemoglu, punya kecenderungan untuk menjadi negara gagal.
Sayang dalam perkembangannya, lahir pula negara-negara yang menjalankan demokrasi cacat (flawd democracy). Negara-negara ini secara prosedural menjalankan demokrasi, tetapi gagal menjalankan substansi dari demokrasi yaitu menegakkan kepastian hukum dan melahirkan kebijakan inklusif. Menurut Acemoglu, negara-negara tipe ini sulit mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Masa depan suram.
Faktanya, adakah negeri otoriter yang melahirkan masyarakat makmur? Ada. Uni Sovyet pernah mengalaminya beberapa dekade, juga China sampai saat ini. Di tangan kepemimpinan otoriter yang berorientasi inklusif, mereka sempat maju jaya. Tapi komunisme yang nyaris menihilkan insentif bagi individu inovatif membuat Uni Sovyet kemudian runtuh, karena akhirnya masyarakat yang tidak lagi bersemangat kerja, alih-alih berinovasi.
Cina, so far so good, karena pemimpinnya masih fokus pada kebijakan inklusif, tapi entah sampai kapan…. Acemoglu lebih optimis memandang Korea Selatan dibanding China karena lebih demokratis. Sedang negara-negara Arab, sepanjang minyak melimpah, semua aman. Bila kemudian mereka mampu mencari sumber-sumber pendapatan baru pengganti minyak, kondisi masih aman.
Indonesia? Ya ndak tahu kok tanya saya….… tetapi kita harus belajar dari kisah masa lalu monarki absolute di Inggris yang kesulitan keuangan dan kemudian menarik pajak tinggi dan berakibat fatal..
