Setahun Gibran Teguh, Apa Saja Pencapaiannya?

Bulan depan kita akan memasuki setahun pemerintahan Gibran – Teguh. Beliau berdua dilantik menggantikan pasangan FX. Hadi Rudyatmo & Purnomo di hari Jumat, 26 Februari 2021, di Gedung DPRD Kota Surakarta. Pasangan Gibran Rakabuming Raka & Teguh Prakosa menang atas pasangan Bagyo Wahyono & Suparjo dengan perolehan suara 86,5% – 13,5%. Atau dipiih oleh 225.451 pemilih dari jumlah DPT yang dirilis KPU sebanyak 418.283. Pilkada serentak 2020 berlangsung dalam situasi pandemi Covid 19 sehingga menjadi salah satu penyebab tingkat partisipasi kehadiran yang lebih rendah dari periode sebelumnya yaitu hanya 70,52%.

Gibran berusia 33 tahun dan maju dalam kontestasi yang ketat untuk mendapatkan restu berupa rekomendasi dari ketua umum partai pengusungnya, Hj. Megawati Soekarno Putri. Ia dituduh aji mumpung, mengingat ia anak orang paling berkuasa di republik membuat banyak orang mengungkit komentarnya soal ketidaktertarikannya pada politik dan tiba-tiba masuk kontestasi pilkada. Gibran menjawab pada sebuah forum bahwa ia bukan tidak tertarik pada dunia politik tetapi ia punya prioritas membesarkan usahanya dengan konsekuensi melayani sama baiknya kubu kawan dan kubu lawan.

Ketika banyak pihak meragukan niatnya masuk dunia politik, dia bilang bapaknya yang sekaligus mentornya mendorong ia memikirkan lebih banyak kesejahteraan orang, tidak hanya sebatas karyawannya. Cukup lama sebelum ia memutuskan mau maju karena ia sadar betul bahwa terjun di dunia politik butuh modal besar dan tidak mungkin bisa berharap balik modal. Kecuali dengan korupsi. Sementara ia mengaku tidak tau bagaimana.

Gibran mampu menjawab dengan kerja-kerja politik dan menaikkan elektabiitasnya nyaris 4x lipat. Dan bukan hal yang mudah karena situasi pandemi melanda dunia, banyak hal yang harus berubah dan menyesuaikan kondisi pandemi. Salah satunya aturan kampanye yang membatasi pertemuan fisik.

Pada akhirnya Gibran dipasangkan dengan Teguh Prakosa, politisi senior yang hampir 2 kali lipat usianya, 62 tahun. Teguh Prakosa 3 kali duduk sebagai anggota dewan legislatif Kota Surakarta dari Fraksi PDIP. Dan menjabat Ketua DPRD Kota Surakarta periode 2014-2019.

Sesaat setelah dilantik Gibran–Teguh langsung tancap gas menepati satu-persatu janji politiknya dengan melakukan kebut vaksinasi sebagai pondasi percepatan pemulihan ekonomi. Kota Surakarta mampu menyelesaikan vaksinasi lebih cepat karena luasan wilayah yang tidak terlalu besar. Dan didukung masuknya bantuan vaksin dari pusat maupun perusahaan nasional karena keberadaan Gibran sebagai walikota.

Upaya percepatan pemulihan ekonomi sempat terkendala kebijakan PPKM Darurat yang harus diambil pemerintah pusat mengingat angka lonjakan penularan Covid nyaris lepas kendali. Perputaran ekonomi rakyat kecil terganggu, tapi di satu sisi memunculkan kesadaran gotong-royong semua elemen bangsa mengatasi situasi.

Banyak pihak yang kemudian masuk membantu Kota Solo bangkit, baik program dari berbagai kementrian & instansi maupun CSR perusahaan nasional & multi nasional. Istilahnya Solo jadi banyak tamu dan berdampak positif pada berbagai sektor yang saling terkait. Dampak lainnya banyak ceremoni dan tamu yang cukup membuat padat jadwal Walikota, yang biasa dipanggil mas Wali itu.

Jika dikaitkan dengan kondisi saat Presiden Jokowi sesaat setelah dilantik jadi Walikota Kota Surakarta tentu sangat berbeda. Beliau sibuk menata jajaran birokrasi, mengundang tokoh masyarakat bergantian dalam situasi informal di Loji Gandrung untuk sekedar mencari masukan, memenuhi undangan akar rumput baik hajatan pernikahan maupun sekedar meresmikan gapura sebuah kampung. Lalu juga melanjutkan tradisi yang dimulai oleh pak Slamet Suryanto dengan nama Mider Praja sebagai bagian dari upaya memotong rantai komunikasi birokrasi yang terlalu panjang.

Situasi pandemi membatasi interaksi fisik untuk menahan laju penularan Covid 19, Gibran membuka kanal aduan via WA LAPOR MAS WALI. Hari pertama tembus 2000 aduan masuk. LAPOR MAS WALI melengkapi kanal aduan Pemkot Surakarta berbasis WEB yang bisa dimafaatkan untuk menyempurnakan pelayanan publik yang sudah ada sejak 2013 yaitu ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Selain melalui WA LAPOR MAS WALI, warga bisa berkomunikasi melalui sosmed dengan DM di akun resmi ig-nya; gibran_rakabuming atau akun resmi twitter Gibran Rakabuming.

Kanal-kanal medsos pribadi walikota ini tentu ada sedikit bias karena semua orang bahkan warga luar Solo yang tinggal dimanapun bisa mengadu atau bicara. Aduan yang masuk di LAPOR MAS WALI kini terkoneksi dengan ULAS sehingga harus direspon OPD terkait, maksimal dalam 2 x 24 jam. Di LAPOR MAS WALI juga diharapkan mampu menjembatani masyarakat yang ingin langsung bertemu/ berkomunikasi langsung dengan mas Wali. Kedepan mungkin bisa mengoptimalkan kehadiran Kampung Digital sebagai sebuah ruang publik digital Kota Solo, sebagai salah satu bagian dari perwujudan Smartcity yang tidak sebatas hadir sebagai jargon.

Melalui sebuah media TV yang lebih berkembang dari sekedar TV informasi yang pernah di kelola Pemkot sebelumnya, Kampung Digital menampilkan informasi yang datang dari masyarakat dengan platform medsos yang kini sahih di kuasai warga. Selain menampilkan informasi dari pemerintah. Dan ada ruang bagi Walikota untuk menyapa warga langsung seperti virtual box saat Gibran kampanye dulu. Sehingga mider praja virtual bisa dilakukan juga. Sekaligus sebagai jawaban dari keluhan masyarakat yang merasa kesulitan bertemu langsung dengan walikota karena padatnya agenda dan SOP yang melekat sebagai VVIP.

Sampai sejauh ini pemerintahan Gibran – Teguh melakukan hal-hal standart yang umumnya dilakukan semua pasangan kepala daerah. Baru terbaca arah lompatannya . Dan baru bisa kita maknai ketika melihat postur anggaran yang akan datang sebagai tolak ukur kebijakannya ke arah mana. Karena kita tahu sesaat setelah dilantik Gibran – Teguh hanya menjalankan anggaran pemeritah sebelumnya, meski ada ruang perubahan anggaran. Tahun 2022 ini anggaran sudah mengakomodir Visi- Misi Walikota yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam kinerja yang dinilai masih standar tersebut belum banyak yang tahu bahwa Kota Surakarta mencatatkan menerima sedikitnya 13 penghargaan tingkat nasional & 3 penghargaan tingat provinsi sepanjang tahun 2021. Salah satunya Walikota Surakarta Gibran Rakabuming sebagai Top Inspiring Leader dalam penghargaan Joglosemar Tourism Awards 2021. Dalam Penilaian Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) dan Rating Transformasi Digital Indonesia (RTDI) yang dilaksanakan oleh ITB, Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2021 mendapat penghargaan Kota Sedang dengan 8 kategori, diantaranya Kota Dengan Kesiapan Digital Terbaik.

Kolaborasi marketplace digital yang sebelumnya minim dilakukan, sejak mas Wali makin bertambah kerjasama dengan marketplace digital, bahkan beberapa startup menginvestasikan home base-nya di Surakarta, ini salah satu bentuk percepatan pemulihan ekonomi dan strategi membuka lapangan kerja. Banyak yang meyakini ketika mas Wali sudah menampakkan jati diri pada pengelolaan politik dan pemerintahan, maka akan lebih banyak prestasi yang diraih dan mampu mempercepat mewujudkan lompatan. Tentu saja kecenderungan inklusifisme seyogyanya menonjol.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam alur pembangunan sudah diberi ruang dalam MUSRENBANG. Hubungan Pemkot Surakarta dengan akademisi sudah lebih terlihat dengan sinergi perguruan tinggi yang ada pada program-program pemerintah saat ini dan bisa ditingkatkan lebih.

PR di depan mata adalah jumlah warga miskin yang memiliki SK Walikota sebesar 10,09%. Hanya masa sebelum pandemi pendataannya banyak unsur politiknya, karena memang kemiskinan adalah isu yang seksi. Mestinya ada lembaga yg memiliki kewenangan untuk mengoreksi predikat dan status kemiskinan, supaya status kemiskinan memiliki kandungan politik proposional. Dalam klasifikasi e-SIK orang miskin memiliki skor yang digolongkan menjadi enam prioritas (P1-P6), jadi terbuka kemungkinan orang berubah dari kelompok miskin (P1-P3) menjadi kelompok rentan miskin (P4-P6).

Selamat Tahun Baru 2022 & ayo bersiap melompat bersama!

Imelda Yuniati
Stakeholder, mantan Faskel, Pekerja Sosial & mantan jubir relawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *