Gagalnya Interpelasi: Apa yang Kau Lakukan Anies?

Gubernur Anies Baswedan tidak berani hadapi ancaman interpelasi terkait kasus Penyelenggaran Formula E di DKI. Agar interpelasi tersebut gagal, Anies mengundang perwakilan 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta bertepatan sesudah fraksi PDIP dan PSI mengumumkan 33 anggota menandatangani usulan hak interpelasi terkait Formula E. Di antara 7 fraksi yang diundang itu, fraksi PDIP dan PSI DKI tidak ikut diundang. Entah sihir apa yang dilakukan Anies, atau bingkisan dan amplop apa yang ia bagi-bagikan, setelah pertemuan tersebut sebanyak 73 anggota DPRD DKI Jakarta disebut menolak interpelasi. Wakil rakyat, lagi-lagi tidak amanat….

Ada apa gerangan?

Tenang, kita masih bisa berharapan karena fraksi PDIP DKI dan PSI DKI mengaku akan terus melobi-lobi anggota DPRD lainnya. Hak interpelasi diajukan menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkait potensi kerugian yang akan dialami Formula E jika tetap diselenggarakan. Apalagi saat ini, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta masih defisit sekitar 2 Trilyun. Sementara biaya Penyelenggaraan Formula E diprediksi sebesar Rp 1,23 triliun. Dua fraksi yang mengajukan interpelasi menyatakan bahwa dana penyelenggaraan Formula E lebih baik dimanfaatkan untuk masyarakat untuk mengatasi pandemi. Apa yang dilakukan kedua fraksi itu benar.

Tapi coba kita simak jawaban anggota dewan tak amanat yang terhormat. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, Anies Baswedan melaksanakan Formula E pada tahun 2022 untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Selain untuk mengembalikan kepercayaan para investor bahwa Jakarta dalam keadaan membaik dan bisa kembali seperti keadaan normal.

Tentu saja jawaban itu mengada-ngada. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 menjadi konsentrasi penuh pemerintah saat ini. Namun Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dan Formula E tentu saja bukan sektor UMKM.

Memang di saat ekonomi melesu, seperti saat pandemi ini, salah satu resep pemulihan ekonomi adalah dengan memperbesar belanja pemerintah. Namun tentu saja ada prasyarat untuk melakukannya, antara lain jaminan bila belanja tersebut tidak bocor karena korupsi. Sudah banyak bukti bila besarnya belanja publik sering berkait dengan korupsi.

Mengapa korupsi bisa memengaruhi belanja sektor publik? Para politisi seringkali dikelilingi oleh pihak-pihak yang siap bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kekuasaan yang ada di tangan para politisi. Agar tidak terdeteksi, pelaku korupsi cenderung melakukan penggelapan pada sektor-sektor yang susah diawasi, mengutak-atik anggaran yang paling bisa memberinya peluang untuk menambah pundi-pundi keuangan tanpa ketahuan. Mark up nilai proyek contohnya.

Mau tanya contoh mark up? Pemprov DKI punya segudang. Mulai dari belanja lem Aibon yang mencapai 82 Milyar. Anggaran yang cukup besar untuk membuat semua pegawai Pemprov DKI mabok aibon. Masih adalagi instalasi bambu getah-getih yang menghabiskan dana 550 juta. Semuanya terjadi di masa pemerintahan Anies Baswedan.

Semua korupsi sering direncanakan sejak penganggaran. Pengaturan anggaran tidak lagi didasarkan pada prioritas tidaknya sektor tersebut. Seperti kasus Formula E itu, indikasi bahwa penganggarannya menyalahi prioritas anggaran negara yang mengutamakan kegiatan untuk pulih dari pandemi melalui penguatan sektor UMKM. Bagaimana hal itu dapat terjadi, lagi-lagi tentu saja ada kongkalikong antara kepala daerah dan anggota dewan yang tak amanat.

Di titik ini kita bisa melihat, mengapa anggaran-anggaran kontroversial Anies Baswedan seakan selalu lolos. Mungkin ada kerja sama dengan para anggota dewan, bahkan mungkin juga dengan KPK. Itulah mengapa mereka bahkan berani mengabaikan temuan BPK. Sebab perhitungan sederhananya mungkin begini. Dengan adanya interpelasi, maka para anggota dewan itu hanya akan dicatat sebagai wakil rakyat yang amanat. Hanya Tuhan yang akan mencatat amal itu. Sedang bila mereka menolak interpelasi, sehingga proyek Formula E bisa dilaksanakan, tidak perduli gagal atau tidak, maka mereka punya kesempatan untuk mempertebal pundi-pundi mereka. Dan ini jelas berguna untuk kembali bertarung di pemilu. 2024 sudah dekat, Boss….

Anies Baswedan sendiri punya catatan yang cukup kelam berkait indikasi korupsi. Yang terbaru adalah kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. KPK menduga kasus ini disinyalir merugikan keuangan negara sebesar Rp 152 miliar. Saat menjadi Mendikbud, Anies Baswedan diduga melakukan penyimpangan penggunaan dana di pameran Frankfurt Book Fair 2015, dengan biaya Rp 146 miliar. Selama Anies menjadi Gubernur DKI, BPK menemukan sejumlah pemborosan anggaran berupa lebih bayar dalam pengadaan alat rapid test serta masker dengan nominal sekitar Rp 7 miliar. Namun catatan kelam Anies Baswedan ini seakan tak membuat ICW ataupun KPK bereaksi. Anies seolah kebal hukum, entah karena apa. Mungkin ia begitu pandai memainkan anggaran untuk membungkam mulut-mulut para politisi tersebut.

Belum ada resep yang terbukti jitu untuk mengatasi masalah korupsi. Namun mekanisme-mekanisme pengawasan dari masyarakat maupun media selalu efektif. Interpelasi, adalah bentuk-bentuk upaya pengawasan yang menyebabkan Pemerintah Daerah tidak bisa seenaknya menghabiskan anggarannya. Apa yang dilakukan Fraksi PDIP dan Fraksi PSI itu sudah benar. Mereka layak dipilih lagi untuk pemilu berikutnya, karena benar-benar mengemban amanat rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Kita sebagai masyarakat, harus menggerakkan kesadaran fraksi-fraksi lainnya untuk mau melakukan pengawasan terhadap Anies melalui interpelasi. Kita pastikan para anggota dewan yang tak ikut menyetujui interpelasi agar tak lagi terpilih pada pemilu berikutnya. Mereka seharusnya mendukung interpelasi. Menjadi aneh sekali bila fraksi-fraksi tersebut tidak mendukung? Apa yang mereka takutkan? Takut gagal dapat cipratan proyek? Atau takut kedua partai tersebut makin berjaya karena menyuarakan kebenaran sehingga partai mereka makin keok dalam Pemilu 2024?

Tidak seharusnya para politisi itu bereaksi berlebihan terhadap interpelasi. Interpelasi hanyalah hak untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bukan vonis bersalah atau tidak bersalah yang memiliki kekuatan hukum untuk mempidanakan seseorang. Jadi kenapa mesti dihindari? Apa yang ditakuti, Anies? Wajahmu ganteng, ucapanmu santun, tentu mampu melunakkan hati anggota dewan kan…. Kecuali bila interpelasi ini akan membuat terungkapnya kasus-kasus lain di Pemprov DKI.

Mungkin kita dapat belajar dari Italia. Selama beberapa dekade, Italia selalu tercatat sebagai salah satu negara dengan belanja modal tertinggi di antara negara-negara Eropa. Kemudian terungkap kasus korupsi besar. Sejak itu, belanja modal negara tersebut mengalami penurunan yang drastis. Biaya infrastruktus mengalami penurunan sebesar 56% namun dibarengi dengan kualitas infrastruktur yang jauh lebih baik. Efisiensi anggaran luar biasa, yang dialihkan untuk hal-hal lain yang lebih urgent.

Di sinilah arti penting pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, terutama dalam menggunakan anggarannya. Kita tentu tidak ingin Pemprov DKI kembali menghabiskan uangnya untuk membeli lem bukan? Sekelas Anies Baswedan seharusnya tidak lagi mabok kecubung atau mabok Aibon lah….

Iwan Raharjo