Harga minyak dunia sedang menggila. Pandemi dan invasi Rusia menjadi salah satu pemicunya. Dunia sendiri memang dihadapkan pada krisis energi karena bahan bakar fosil yang kian menipis. Belum berhasil tergantikan energi terbarukan. Krisis energi dunia kali ini akhirnya membawa dampak yang cukup parah bagi Indonesia.
Daya beli masyarakat kita yang masih lemah membuat pemerintah sejak dulu memberi subsidi BBM. Namun kemampuan pemerintah untuk menahan harga BBM di masyarakat tetap murah menjadi makin terbatas dengan melonjaknya harga BBM. Subsidi energi yang digelontorkan melonjak menjadi 502,4 triliun rupiah. Nilai ini naik tiga kali lipat dibanding perhitungan APBN 2022 yang hanya mengangganggarkan sebesar 152,5 triliun rupiah. Bahkan diperkirakan akan melonjak hingga mendekati 698 triliun rupiah.
Kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan ini akan habis pada Oktober 2022.
Besarnya subsidi energi yang dianggarkan Indonesia ini disebut terbesar di dunia. Tak ada negara lain yang memberi subsidi sebesar itu. Anggaran 500 triliun bahkan setara dana yang bisa dipergunakan untuk membangun ibu kota baru IKN Nusantara. Tentu ini tidak bijak, anggaran subsidi energi sebenarnya bisa dipakai untuk membiayai begitu banyak pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dan tepat sasaran.
Tentang membengkaknya subsidi BBM, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, “Apabila terus dibiarkan, anggaran subsidi dan kompensasi harus ditambah. Namun, masalahnya, siapa yang menikmati anggaran subsidi ini? Dari data yang ada, ternyata, BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang lebih mampu. Anggaran subsidi jadi salah sasaran dan tidak adil. Bukan mengurangi kemiskinan, tapi justru menciptakan kesenjangan,” ungkap Sri Mulyani dalam laman Instagram @smindrawati, 28 Februari 2022.
Saat ini harga BBM subsidi Pertalite dibanderol 7.650 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah. Harga keekonomian atau harga asli dari BBM tanpa disubsidi menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, adalah 17.200 rupiah per liter. Artinya, pemerintah mensubsidi Pertalite nyaris 10 ribu rupiah per liter. Harga asli BBM subsidi lainnya yakni Solar CN-48 atau Biosolar (B20), per Juli 2022 seharusnya 18.150 rupiah per liter. Tak hanya BBM subsidi, Pertamina juga menahan harga BBM nonsubsidi Pertamax di level 12.500 rupiah per liter meski para kompetitor Pertamax, bensin-bensin beroktan RON 92, sudah menetapkan harga sekitar 17.000 ribu per liter, karena secara keekonomian harga pasar telah mencapai hampir 18.000 rupiah. Apabila Pertamax dikembalikan ke harga pasar, akan terjadi shifting atau peralihan ke Pertalite sehingga makin menambah beban subsidi.
Tingkat konsumsi nasional untuk Pertalite yang sangat besar makin mempersulit keuangan Pemerintah. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikutip dari migas.esdm.go.id, konsumsi Pertalite nasional di 2021 sebesar 23 juta kiloliter (KL) atau hampir 80 persen dari konsumsi BBM nasional. Inilah yang membuat anggaran subsidi BBM di dalam APBN 2022 membengkak 3 kali lipat.
Sampai di sini, apakah Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah tak populer dengan menaikkan harga BBM?
Keputusan negara menaikkan harga bahan bakar minyak yang telah ditunda selama ini tampaknya tak dapat diundur lagi. Meski tak populis, kebijakan ini dapat mengurangi beban keuangan negara. Indonesia harus menyesuaikan harga BBM dalam negeri dengan kenaikan harga BBM dunia. Meski demikian, Presiden Jokowi terlihat sangat hati-hati melakukan kalkulasi harga BBM baru.
Alasan yang tidak kalah penting adalah karena sebagian besar dana subsidi dapat tepat sasaran. Menurut berbagai kajian, BBM subsidi justru dinikmati kelompok yang tergolong kaya dan bukan masyarakat miskin. Penggunaan BBM seperti Pertalite dan Solar Subsidi saat ini masih banyak dikonsumsi mobil-mobil mewah. Hanya 5% dari subsidi solar dan 20% subsidi Pertalite yang dinikmati keluarga miskin. Kebijakan yang salah sasaran ini harus segera diakhiri.
Pilihan kebijakan menaikkan harga BBM adalah opsi rasional. Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga diharapkan secara bertahap mengurangi problem akut kemiskinan, pengangguran, dan tingginya tingkat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Dana subsidi dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lain dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Namun, pilihan rasional tersebut memerlukan upaya sangat keras dari negara agar masyarakat dapat memahami sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik. Pemerintah sendiri telah menetapkan tambahan bantalan sosial sebesar 24,17 triliun. Kepada mereka yang masuk kategori 40% tak mampu akan diberikan bantuan sebesar 150.000 rupiah selama 4 kali. Diberikan pula bantuan subsidi upah sebesar 600.000 rupiah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah. Diharapkan bantuan subsidi ini akan meringankan beban masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga-harga.
Yang perlu diwaspadai tentu saja suasana menjelang Pemilu 2024. Aneka kepentingan politik yang memanas akhir-akhir ini dapat menambah kompleksitas pengambilan keputusan ataupun implementasi kebijakan. Kenaikan harga BBM kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik untuk menggerogoti kredibilitas pemerintah. Politisasi kenaikan harga BBM membuat masyarakat tidak dapat memahami dan berpikir jernih dalam menyingkapi persoalan yang dihadapi negara. Akibatnya, rakyat cenderung menolak kenaikan harga BBM lantaran mereka menilai bahwa kenaikan hanya akan semakin membebani rakyat.
Dalam sejarahnya, harga BBM di Indonesia ternyata cenderung mengalami kenaikan daripada mengalami penurunan. Di era Presiden Soeharto, pernah terjadi kenaikan harga BBM dengan drastis. Dari 150 rupiah naik menjadi 550 rupiah per liter. Kenaikan sebesar 233% menjadi kenaikan BBM tertinggi selama berdirinya Republik Indonesia. Namun demikian kenaikan BBM yang paling banyak diingat karena berdampak sangat buruk terhadap perekonomian, terjadi di era SBY di bulan Oktober 2005. Saat itu premium melesat dari 2.400 rupiah menjadi 4.500 rupiah, atau naik 88%. 7 bulan sebelumnya, pada 1 Maret 2005, SBY yang waktu itu baru dilantik beberapa bulan menjadi Presiden, menaikkan premium menjadi 2.400 rupiah setelah bertahan di harga 1.810 rupiah sepanjang pemerintahan Presiden Megawati. Harga premium di era SBY itu terus meroket hingga mencapai 6.500 rupiah. Menjelang Pemilu 2009, harga premium diturunkan kembali menjadi 4.500 rupiah. Dalam Pemilu 2009 itu SBY terpilih lagi menjadi Presiden dengan berpasangan dengan Budiyono.
Krisis moneter di tahun 1997 menyebabkan kenaikan BBM sebesar 71% dan berujung pada lengsernya Presiden Soeharto. Dua persiden setelah itu, BJ Habibie dan Gus Dur berhasil menurunkan harga premium. Presiden Habibie yang hanya menjabat selama 18 bulan, mampu menenangkan hati masyarakat Indonesia kala itu dan akhirnya mampu menurunkan harga BBM sebesar 17%. Selanjutnya Presiden Gus Dur menurunkan harga BBM menjadi 600 rupiah per liter pada April 2000. Harga ini bahkan lebih rendah dari harga premium di era akhir Orde Baru. Sayang situasi dunia menyebabkan harga minyak merangkak naik pelan-pelan.
Di zaman Presiden Jokowi, harga BBM sempat mengalami kenaikan beberapa kali. Pada 17 November 2014, tak berapa lama setelah dilantik menjadi Presiden pada periode pertama, Presiden Jokowi dengan berani menaikkan harga BBM. Sebagaimana yang dijelaskan sejak kampanye Presiden, Presiden Jokowi menjelaskan, pengurangan subsidi BBM akan memberikan ruang fiskal hingga Rp 100 triliun. Untuk mengurangi efek inflasi, Pemerintah memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai.
Harga BBM sebetulnya sudah mulai merangkak naik sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, namun makin meroket sejak invasi. Sebenarnya harga BBM hanya naik sedikit, sayangnya biaya pengolahan dan distribusi BBM menjadi meroket. Penyebabnya karena terjadi kekurangan kapasitas kilang untuk memproses minyak mentah demi memenuhi permintaan global yang tinggi. Industri pengilangan memperkirakan dunia kehilangan total 3,3 juta barel kapasitas penyulingan sejak awal 2020. Kilang-kilang beroperasi dengan kapasitas lebih rendah daripada sebelum pandemi. Invasi Rusia menggenapi semua masalah krisis energi ini. Hampir 30 persen dari kapasitas penyulingan Rusia menganggur sejak Mei 2022. Banyak negara Barat menolak BBM Rusia.
Biaya transportasi untuk distribusi BBM kemudian meningkat karena permintaan global yang tinggi, serta adanya sanksi terhadap kapal Rusia. Banyak kilang juga bergantung pada solar sebagai bahan bakar perantara. Hilangnya solar Rusia telah mencegah kilang tertentu untuk memulai kembali unit yang memproduksi BBM. Semuanya ini menggenapi krisis global dunia yang berawal sejak pandemi di tahun 2020.
Dalam jangka panjang, ketahanan energi menjadi salah satu fokus utama penyelenggaraan negara agar terjamin ketersediaan energi yang mudah diakses masyarakat dengan harga yang terjangkau sekaligus tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Termasuk menjamin kedaulatan energi dengan mengelola kekayaan mineral agar benar-benar dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa depan. Pemerintah di era Presiden Jokowi telah memulainya dengan perjuangan keras mengembalikan kepemilikan tambang-tambang besar yang selama ini dikuasai asing seperti Freeport di Papua, Newmont di Nusa Tenggara, serta blok-blok penghasil migas seperti Blok Rokan dan Blok Mahakam.
Mungkin pengalaman beberapa negara di Benua Afrika dapat dijadikan pelajaran. Negara yang sumber alam mineralnya berlimpah, misalnya Liberia, Sierra Leone, Eritrea, Etiopia, Pantai Gading, dan Nigeria, dapat jatuh miskin karena pertarungan kepentingan kekuasaan yang mengabaikan kepentingan rakyat. Berbagai studi di negara-negara tersebut masih menyisakan pertanyaan yang mencerminkan tragedi beberapa negara tersebut: apakah kekayaan mineral yang melimpah itu kutukan atau berkah (a curse or a blessing).
Krisis energi dunia memang tak dapat kita hindari. Sehingga menyalahkan Pemerintah semata tentu saja menggambarkan kebodohan dan kurangnya wawasan. Menjadi kejahatan bila hal tersebut dilakukan untuk memancing gonjang-ganjing politik. Jauh lebih bermanfaat untu melakukan kerja-kerja kreatif daripada sekadar nyinyir.
Vika Klaretha Dyahsasanti
