Fakta getir : sejak 2009, di kalangan elit politik nasional, masalah penculikan dan pelanggaran HAM yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto secara konsensus elit politik sebenarnya selesai. Itu merupakan konsensus bisu. Buktinya apa ? Bukti konkret, Prabowo mendampingi Megawati dan bertarung sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2009.
Disusul kemudian secara berturut-turut pada Pilpres 2014 dan 2019 menjadi rival Jokowi. Tidak cukup sampai disitu, Jokowi malah mengangkat Prabowo sebagai Menteri pertahanan sampai sekarang.
Nah…bagi aktivis penggiat HAM yang konsisten memperjuangkan hak-hak sipil dan HAM, tentu perlu diapresiasi. Namun bagi kader partai atau politikus yang wakil-wakilnya ada di Senayan serta relawan/pendukung Jokowi, akan menjadi hipokrisi parah apabila masih mempermasalahkan pelanggaran HAM Prabowo. Toh fakta membuktikan Jokowi mengangkat tokoh yang mempunyai rekam jejak hitam sebagai Menahan dalam kabinetnya.
Prabowo bisa bertahan sampai sekarang karena mempunyai dukungan yang kuat dan massa yang riil. Itu Fakta yang kedua. Ingat…politik adalah dukungan. Dan misalnya, kalau sampai Prabowo memenangkan Pemilu 2024, apakah mereka yang mempermasalahkan rekam jejak hitam Prabowo akan menggugat hasil pemilu, protes massal atau menggerakkan people power ?
Fakta yang ketiga, Budiman sudah berdamai dan berekonsiliasi dengan Prabowo. Apapun label yang dikenakan terhadap Budiman, pengkhianat reformasilah, pelacur politiklah, fakta itu tak terbantahkan dan tersaji secara publik pada tanggal 18 Agustus 2023 di Semarang.
Jadi…caci-maki, olok-olok dan tudingan pelanggaran HAM terhadap Prabowo hanya akan makin membesarkan namanya plus elektabilitasnya. Lagipula hal itu sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai alat untuk menjegal Prabowo.
Sekali lagi….ini Indonesia.
