Baru Januari lalu, Presiden Jokowi memuji anak buahnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang kini menjadi Penjabat Gubernur DKI karena bisa menuntaskan proyek sodetan Ciliwung yang telah mangkrak selama 6 tahun. Heru Budi Hartono, yang naik memimpin Jakarta setelah Anies Baswedan, bisa menyelesaikannya hanya dalam hitungan bulan.
“Dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru, saya nggak tahu pendekatannya apa tapi selesai, makanya saya ke sini tadi karena sudah selesai,” kata Presiden Jokowi dengan gembira usai meninjau proyek tersebut pada 24 Januari 2022. Sejak 2020, Presiden Jokowi sebenarnya sudah pernah meminta Anies untuk menyelesaikan pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, untuk lanjutan pembangunan sodetan Ciliwung. Ternyata penyelesaiannya harus menunggu Gubernur Heru.
Tentu saja capaian Gubernur Heru itu tanpa sengaja membuat kita berpikir: yang dulu ngapain aja? Atau juga berpikir: baru anak buahnya aja udah gerak cepat, sigap dan pinter, apalagi Presidennya….
Hingga akhir masa jabatannya, kepuasaan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi memang seakan tiada habis. Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden justru makin meningkat. Hasil survei periodik Kompas pada Januari 2023 menunjukkan 69,3 persen masyarakat puas terhadap kinerja presiden Jokowi dan kabinetnya. Tingkat kepuasaan ini trend-nya makin meningkat selama setahun terakhir. Apakah artinya ini?
Di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2024 yang tinggal setahun lagi, tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden yang terus meningkat itu menunjukkan kegamangan pada masa depan Indonesia pasca Pemilu 2024. Apalagi hasil survei kali ini menunjukkan kepuasan tertinggi terhadap kinerja Presiden dan stafnya dicapai di bidang politik dan keamanan.
Sebenarnya peningkatan kepuasan publik terlihat pada setiap sektor. Dari sekitar 20 indikator persoalan bangsa, yaitu aspek politik keamanan, penegakan hukum, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat, semua meningkat pada Januari 2023 ini dibanding periode sebelumnya yaitu Oktober 2022. Tidak tanggung-tanggung, derajat kepuasan publik meningkat sebesar 7,2 persen menjadi 69,3 persen.
Tingkat kepuasan tertinggi terjadi di bidang politik dan keamanan yaitu sebesar 79,2 persen. Masyarakat sangat mengapresiasi upaya pemerintah di bawah Presiden Jokowi dalam menjaga iklim politik negeri berjalan secara demokratis. Presiden Jokowi dianggap memuaskan dalam upaya membangun sikap menghargai perbedaan, menjamin kebebasan berpendapat, dan memberi kesempatan masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan kata lain, masyarakat anti dengan isu-isu SARA dan radikalisme sebagaimana yang kerap dilontarkan mereka-mereka yang gemar berseberangan dengan Presiden Jokowi.
Indikasi peningkatan apresiasi publik di bidang penegakan hukum ini tidak lepas dari penanganan berbagai persoalan hukum belakangan ini yang terkesan cepat, tanggap dan tak pandang bulu. Penanganan berbagai kasus pelanggaran hukum seperti pembunuhan oleh aparat dalam kasus Ferdy Sambo, penangkapan Gubernur Lukas Enembe, peredaran narkoba, dan sogok-menyogok yang melibatkan oknum aparat kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman, menguak sebersit harapan baru adanya kesungguhan pemerintah dalam menegakan hukum di negeri ini. Vonis pengadilan terhadap bekas kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo, juga banyak dipuji publik sehingga menggenapi pernyataan kepuasan masyarakat.
Hasil survei kali ini menunjukkan, citra positif kepolisian beranjak membaik. Citra baik Kepolisian dalam survei kali ini sudah mencapai 50 persen. Peningkatan kepuasan di aspek politik dan keamanan inilah yang makin menyiratkan kegamangan masyarakat pada pengganti Presiden Jokowi.
Kali ini bukan saja pendukung Presiden Jokowi yang terlihat gamang. Mereka yang bukan pendukungnya pun mulai khawatir pada masa depan Indonesia pasca Jokowi. Hasil survei Kompas kali ini menunjukkan temuan yang mengagetkan. Bila pendukung Presiden Jokowi dalam Pemilu 2019 lalu mengungkapkan kepuasannya terhadap kinerja Presiden hingga 80 persen tentu bukan hal yang aneh. Namun menariknya, pada survei kali ini, mereka yang bukan menjadi pendukung Presiden Jokowi juga menyatakan rasa puas.
Peningkatan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dengan sendirinya semakin menguatkan secara simbolik kualitas kepemimpinan Presiden Jokowi di hadapan publik. Menjadi semakin nyata, tatkala hasil survei mengungkapkan pula adanya peningkatan ekspektasi publik terhadap kemampuan kabinet pemerintahan dalam mengatasi persoalan bangsa di paruh akhir kepemimpinannya.
Apabila pada hasil survei sebelumnya masih 52 persen responden meyakini pemerintah mampu mengatasi segenap persoalan, kini menjadi 65,7 persen. Sejalan dengan peningkatan tersebut, jurang perbedaan antara harapan publik yang selama ini dibangun terhadap presiden dan realisasi yang mereka rasakan pun kian menyempit.
Di tengah makin menghangatnya agenda perpolitikan menjelang Pemilu 2024, penguatan apresiasi publik pada kinerja Presiden Jokowi yang terekam dalam survei kali ini menjadi penanda betapa Presiden Jokowi masih sangat diinginkan. Ini artinya Presiden Joko Widodo menjadi rujukan politik yang utama dalam kontestasi Pemilu mendatang. Baik dalam arena persaingan politik antar-kekuatan partai, calon presiden, ataupun kepala daerah. Masyarakat bukan saja menginginkan calon pemimpin yang memiliki patron seperti Presiden Jokowi, melanjutkan kebijakan-kebijakannya, dan memiliki pandangan yang sama, tetapi juga the next haruslah yang mendapat restu Presiden Jokowi.
Mengapa, tentu saja karena kepemimpinan dua periode Presiden Jokowi dianggap sangat menunjukkan keberhasilan dan kemajuan. Salah satu Presiden terbaik Indonesia. Mungkin bagi mereka yang ingin berhasil dalam kontestasi politik 2024 dapat mengambil kiat keberhasilan Presiden Jokowi ini.
Lalu apa kiat Presiden Jokowi yang membuat masyarakat puas. Bisa kita lihat pada hasil survei di bidang kesejahteraan sosial. Kepuasan bidang kesejahteraan sosial mencapai 77,3 persen. Tertinggi sepanjang masa pemerintahan Presiden Jokowi. Angka ini menunjukkan optimisme masyarakat di tengah situasi perekonomian yang belum pulih pasca pandemi, geopolitik dunia yang memanas setelah perang Russia-Ukrainia, serta krisis pangan dan energi yang memicu resesi dunia.
Kendati demikian, masyarakat tetap puas dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan harga barang kebutuhan dan jasa. Inflasi memang selalu menjadi momok, sehingga pemimpin yang dianggap mampu mengendalikan inflasi selalu mendapat tempat di hati rakyat. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, terjadi peningkatan kepuasan publik terhadap pengendalian harga. Termasuk juga merasa puas terhadap upaya Pemeritah dalam penyediaan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, hingga pemberdayaan petani maupun nelayan.
Namun kepuasaan tertinggi masyarakat di sektor perekonomian adalah pada program bantalan sosial di era Pemerintahan Presiden Jokowi. Program ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Hasil survei mengindikasikan, masyarakat telah merasakan dampak dari segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kembali kondisi pascapandemi demi kesejahteraan rakyatnya. Setelah masyarakat menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang digelontorkan pemerintah hingga 24,17 triliun rupiah, data Badan Pusat Statistik pun menunjukkan, persentase penduduk miskin pada September 2022 menurun 0,14 persen dibandingkan dengan posisi September 2021.
BLT dan program bantuan sosial lainnya telah diterima oleh sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat, 14,6 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta; 946.863 anak yatim piatu; 334.011 warga lansia tunggal; dan 98.934 penyandang disabilitas serta penerima manfaat lainnya turut meredam kenaikan angka kemiskinan di Indonesia. Peran bantalan sosial yang diberikan pemerintah dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin yang telah dirasakan masyarakat tersebut menumbuhkan optimisme bahwa persoalan besar dalam mengatasi kemiskinan bisa diatasi.
Bantalan Sosial sebenarnya program yang telah dilakukan bukan hanya Presiden Jokowi melainkan Presiden Indonesia lainnya. Tetapi Presiden Jokowi telah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dalam sistem penyaluran bantuan sosial. Meski masih terus disempurnakan, sistem penyaluran tidak mengalami kendala dari segi realisasi, ketepatan waktu, jumlah, dan ketepatan sasaran. Semua berjalan dengan baik dan yang paling penting, dapat dipertanggungjawabkan. Database dibangun, serta sistem penerimaan deilakukan tak lagi secara tunai seperti di era presiden lalu, melainkan melalui transfer Bank. Semua penerimanya bukan hanya tercatat dan bisa dilacak, namun juga dengan mudah dapat dipantau masyarakat apakah tepat sasaran atau tidak.
Ini semua memacu optimisme masyarakat tentang good governance karena Pemerintah Presiden Jokowi terbukti telah melakukan berbagai perbaikan, melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mempersempit potensi korupsi, kolusi dan nepotisme. Capaian ganda di bidang kesejahteraan sosial sekaligus bidang pertahanan dan keamanan. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui.
Capaian ini justru membuat masyarakat makin gamang apakah pemerintahan selanjutnya agar bisa mempertahankan kinerja baik ini. Masyarakat sudah terlanjur terbiasa dengan standar kinerja yang tinggi Pemerintahan Jokowi. Untuk penegakan hukum, kini kasus-kasus hukum yang digantungkan oleh aparat penegak hukum terus berkurang setelah pemerintah membuat sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi. Masyarakat bisa memantau penanganan perkara.
Pekerjaan rumah besar bagi pemerintah saat ini memang penciptaan lapangan kerja karena belum pulihnya perekonomian global. Namun Presiden Jokowi memacu penciptaan lapangan kerja melalui pengadaan proyek-proyek pemerintah atau badan usaha milik negara. Terutama terkait belanja modal ataupun pemeliharaan yang dikerjakan dengan mekanisme padat karya. Perpu Cipta Kerja menjadi booster untuk meningkatkan kecepatan realisasi investasi. Sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru.
Kemampuan Presiden Jokowi untuk memacu belanja modal memang tak bisa diragukan lagi. Proyek-proyek infrastruktur luar biasa yang berhasil dibangun Presiden Jokowi sepanjang masa pemerintahannya, bisa menjadi bukti. Proyek tersebut telah meningkatkan mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa serta menggerakkan ekonomi masyarakat, sekaligus menyerap banyak tenaga kerja. Dan yang paling penting, keberhasilan ini menjadikan standar masyarakat yang tinggi terhadap the next President!
Presiden berikut bukan hanya seorang yang gemar membuat segala sesuatu mangkrak. Baik mangkrak menjadi candi hantu atau mangkrak menunggu banjir secara sunnatullah meresap ke dalam tanah.
Vika Klaretha Dyahsasanti
