Semua mata tertuju pada India yang terancam mengalami resesi akibat skandal Adani. Bahkan dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Presiden Jokowi ikut merasa was was jika skandal yang menimpa Gautam Adani itu terjadi juga di Indonesia. Presiden Jokowi secara khusus meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memeriksa secara detil kondisi makro dan mikro. Sehingga, apa yang terjadi di India tak sampai ke Indonesia.
“India makro-nya maju, tapi mikronya ada masalah. Adani kehilangan US$ 120 miliar, kalau dirupiahkan Rp 1.800 triliun,” tutur Presiden Jokowi 6 Februari 2023. “Hati-hati mengenai ini, jangan sampai ada yang lolos seperti itu, karena (Rp 1.800 triliun) itu gorengan, akibatnya seperempat PDB India hilang,” sambung Jokowi.
Pasar keuangan dunia tengah dihebohkan oleh tudingan skandal penipuan yang dilakukan oleh orang terkaya di India, Gautam Adani. Ia merupakan pemilik Adani Group yang bergerak di bidang sektor publik seperti tambang, pelabuhan dan pembangkit listrik. Adani merupakan orang terkaya di Asia serta terkaya ketiga di dunia, setelah Elon Musk dan Bernard Arnault.
Pada akhir Januari 2023, mendadak badai menghantam kerajaan bisnis Adani. Berawal saat laporan dari Hindenburg Research menyebut ada penyimpangan yang dilakukan Adani sehingga kekayaannya melejit. Perusahaan-perusahaan di bawah Adani Group dituduh melakukan ‘manipulasi saham’ melakukan penyelewengan pembukuan keuangan selama puluhan tahun. Rekening Adani di luar negeri juga dituding menggelontorkan transfer uang ke unit-unit perusahaannya yang tengah menjual saham dengan tujuan menggelembungkan harga saham-saham Adani.
Laporan Hindenburg mengungkapkan ketidakwajaran dalam bongkar pasang pejabat direktur keuangan (Chief Financial Officer). Kondisi keuangan perusahaan juga dinilai tidak sehat. Menurut Hindenburg, Adani Group sebelumnya telah menjadi fokus dari 4 investigasi penipuan besar pemerintah yang diduga melakukan pencucian uang, pencurian dana pembayar pajak, dan korupsi setara 252 triliun rupiah.
Meski kemudian Adani menampik tudingan Hindenburg itu, krisis ketidakpercayaan pada Adani Group tidak dapat dihindari. Harga saham di bawah Adani Group berguguran. Sehingga, Gautam Adani kehilangan kekayaannya setara sekitar 1.800 triliun rupiah hanya dalam beberapa hari. Menyusut 40 persen, Adani pun terlempar dari daftar 20 orang kaya dunia.
Parahnya, Adani Group mengoperasikan seperlima jaringan listrik di India, menguasai seperempat lalu lintas udara komersial di negaranya dan memproduksi seperlima semen yang dikonsumsi di Asia Selatan. Bisnis Adani Group di sektor publik ini mengakibatkan pendapatan domestik bruto India ikut terjun bebas. Tidak tanggung-tanggung seperempat PDB India setara 1.800 miliar triliun rupiah hilang dalam sekejap. Nilai mata uang Rupee pun anjlok gila-gilaan.
Inilah yang ditakutkan Presiden Jokowi. Krisis di level korporasi, yang menyebabkan krisis ekonomi di level nasional. Bayangkan seandainya tudingan Hindenburg benar, bahwa Adani memang melakukan manipulasi saham. Kasus penipuan investasi grup Adani menjadi pelajaran untuk menghindari saham-saham gorengan. “Dilihat betul mana yang suka menggoreng, kalau gorengan itu enak, gorengan itu enak. Menggoreng-goreng pas dapat ya enak, tapi sekali kepeleset seperti tadi saya sampaikan Adani di India, hati-hati,” kata Presiden Jokowi.
Pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa keuangan seperti asuransi, investasi, pinjaman online, hingga tur haji dan umroh oleh OJK harus dilakukan secara makro maupun mikro. India yang makro ekonominya cukup bagus bisa kecolongan karena kasus Adani. Seperempat PDB India hilang melayang sebagai akibatnya. Di Indonesia, kasus serupa investasi bodong yang terjadi di Jiwasraya, Asabri, Indosurya, dan Wahana Artha tidak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang. Kasus serupa ini berpotensi membawa Indonesia ke kondisi serupa India saat ini. Pengawasan mesti diintensifkan. Keluhan-keluhan para korban bisnis keuangan harus dapat segera dituntaskan. Karena krisis India ini berawal dari ketidakpercayaan publik. Modal utama untuk menggerakkan perekonomian memang trust, kepercayaan.
Sekarang kita bayangkan kemungkinan kedua, seandainya apa yang menjadi tudingan dalam Laporan Hindenburg tidak benar. Adani tidak melakukan penipuan sebagaimana yang dituding. Ini artinya, Adani Group telah menjadi korban gorengan isu, korban hoax, yang menghancurkan kepercayaan masyarakat pada Adani. Salah satu unsur yang membuat masyarakat India dan pebisnis internasional meragukan kepercayaan karena Adani dianggap dekat dengan Perdana Menteri Narendra Modi. Adani dan PM Modi sama-sama berasal dari Gujarat. PM Modi sendiri reputasinya di dunia internasional kurang baik karena kerap mengambil kebijakan-kebijakan yang intoleran dan bermuatan SARA.
Masalah isu gorengan dan hoax juga rentan terjadi di Indonesia. Baru-baru ini misalnya, merebak isu ekonomi Indonesia di ambang kebangkrutan karena pemerintah banyak berhutang. Benarkah?
Di awal tahun 2023, Bank Dunia, IMF dan para ekonom memang menilai perekonomian dunia sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Krisis demi krisis silih berganti sebagai buntut panjang dari pandemi Covid-19, krisis pangan dan energi serta invasi Russia ke Ukraina. Puluhan negara terancam mengalami resesi ekonomi. Bank Dunia dan IMF memprediksi sekitar 60 negara akan ambruk ekonominya.
Di tengah prediksi ekonomi dunia yang lesu, perekonomian Indonesia justru mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen sepanjang tahun 2022, meski sejumlah sektor ekonomi belum pulih pasca pandemi. Angka konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) masih di bawah angka 5. Masih di bawah pertumbuhan sebelum pandemi.
Belanja pemerintah tahun 2023 ini juga diperkirakan akan menurun karena ada transisi pergantian kepala daerah dengan pejabat kepala daerah. Berbeda dengan kepala daerah hasil Pemilu, Pejabat Kepala Daerah memiliki kewenangan lebih terbatas dalam penggunaan anggaran. Wewenang belanja sosial, infrastruktur serta belanja barang dan jasa pemerintah daerah yang kerap menjadi stimulan penggerak ekonomi akan sedikit berkurang sebagai akibatnya.
Namun pertekonomian Indonesia di tahun 2023 tetap tumbuh dalam optimisme. Mobilitas masyarakat yang lebih leluasa dibandingkan saat pandemi akan memacu permintaan dalam negeri untuk membawa pemulihan ekonomi nasional.
Indonesia boleh berbangga karena dianggap berhasil menangani pandemi Covid-19. Bukan hanya di tataran kesehatan, namun juga dengan adanya sejumlah perlindungan sosial yang menyebabkan akselerasi ekonomi selama pandemi. Tameng untuk menahan gejolak ekonomi dunia. Pada 2022 pemerintah menyalurkan dana perlindungan sosial Rp 461,6 triliun guna menjaga daya beli melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, bantuan langsung tunai, subsidi listrik, subsidi BBM, penciptaan lapangan kerja dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Semua kebijakan dan program ini membuat Indonesia dianggap mampu menghadapi tantangan global seperti stagflasi serta krisis pangan dan energi. Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan menyebut Indonesia sebagai secercah harapan dalam kesuraman ekonomi global.
Sejumlah indikator ekonomi Indonesia di akhir tahun 2022 menunjukkan angka positif. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat, bahkan melesat pesat pada triwulan ketiga dan triwulan keempat tahun 2022 sebagai bukti terjadinya akselerasi ekonomi.
Meski terjadi perlambatan ekonomi dunia, Indonesia memiliki benteng pertahanan, yakni kekuatan ekonomi domestik. Hingga kini, ekonomi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar PDB nasional. Bertumpu pada sektor UMKM, masyarakat Indonesia masih menjadi konsumen terbesar dari produk-produk masyarakat sendiri.
Peningkatan kegiatan ekonomi juga terlihat dari penerimaan pajak daerah berupa pajak hiburan yang naik 212 persen, penerimaan pajak restoran naik 40 persen, penerimaan pajak hotel naik 89 persen, dan retribusi parkir naik 34,9 persen. Ini lagi-lagi adalah indikasi pemulihan ekonomi.
Yang tak kalah menggembirakan adalah peningkatan investasi Indonesia. Modal sebesar 1.207,2 triliun rupiah masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2022, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penguatan investasi bertumbuh 4,96 persen pada triwulan III-2022 . Meningkat terus sejak triwulan pertama terjadinya pandemi. Mengindikasikan kepercayaan investor pada Indonesia. Dengan pencapaian itu, sejumlah lembaga internasional optimistis ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh sekitar 4,9 persen di tahun 2023 ini.
Terbukti selama pandemi Indonesia bisa bertahan dari guncangan hebat akibat ketidakstabilan ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS justru menguat. Investor global tertarik membawa modalnya masuk ke pasar keuangan Indonesia, karena menilai risiko investasi di Indonesia relatif kecil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi terkendali. Semua berawal dari Pemerintah Indonesia di era Presiden Jokowi benar-benar memfungsikan APBN dengan bijak sehingga dapat menjadi penahan guncangan saat terjadi ketakstabilan ekonomi. Inilah yang menjadi jaminan bagi kepercayaan masyarakat baik di dalam negeri maupun dunia.
Namun semua itu bisa sirna seketika ketika mendadak kepercayaan terhadap Indonesia hilang sebagaimana di India. Informasi hoax juga banyak beredar di Indonesia. Presiden Jokowi bahkan menjadi korban informasi fitnah dan hoax. Tahun-tahun belakangan ini, kasus intoleransi marak di Indonesia. Adalagi demo berjilid-jilid yang mengusung tema SARA. Ada pula Pilkada yang lagi-lagi dipenuhi isu SARA. Di dunia, isu SARA dan mudahnya kerusuhan massa terjadi merupakan isu yang sangat mengikis kepercayaan. Bukan hanya hilangnya kepercayaan investor tapi bahkan stabilitas negara bisa terkikis.
Ini patut disikapi dengan cermat mengingat Indonesia mendekati perhelatan besar pemilihan Pilpres dan kepala daerah tahun depan. Suhu politik memanas, dan seperti juga lato-lato, berbagai kepentingan rawan saling dibenturkan. Berkaca pada skandal Adani yang antara lain dipicu oleh kedekatannya pada Narendra Modi yang kerap mengambil kebijakan berbau isu SARA, langkah yang bisa kita tempuh jelas. Jangan biarkan politisi berlatar belakang kampanye SARA masuk ke gelanggang politik. Jangan diberi panggung. Jangan biarkan kampanye bermuatan SARA dilakukan. Bahkan untuk hal-hal yang paling kecil seperti dikotomi mayoritas dan minoritas.
Semua ini bisa diawali dengan tidak membiarkan goreng-gorengan isu. Penyebaran hoax pemecah persatuan. Bila tidak kita waspadai, seluruh Indonesia merasakan akibatnya sebagaimana India. Ekonomi adalah masalah trust. Sebagaimana pesan Presiden Jokowi, “Yang kita bangun ini adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu sulit membangun kembali,” kata Jokowi.
Vika Klaretha Dyahsasanti
